Makan Minum Setwan DPRD Riau Rp40,1 Miliar, Dilaporkan DPP SPKN ke Polda Riau 

PEKANBARU, SERIBUPARITNEWS.COM – Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran makan minum tahun anggaran 2025 di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Sekjen DPP-SPKN, Frans Sibarani, dengan surat laporan Nomor: 140/Lap-DPP-SPKN/VIII/2025 tanggal 08 Agustus 2025.

Frans Sibarani menguraikan, total  anggaran yang dipersoalkan pada kegiatan makanan dan minuman di sekretariat DPRD Riau dengan pagu anggaran mencapai Rp40.142.436.000 dengan rincian :

1.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp220.800.000,-

2.Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan Rp380.000.000.-

3.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp115.000.000,-

4.Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.449.386.000.-

5.Belanja makanan dan minuman untuk bulan Januari 2025 Rp199.650.000,-

6.Belanja makanan dan minuman Rapat (Fasilitasi Pelaksana tugas Badan musyawarah) Rp110.400.000,-

7.Belanja makanan dan minuman jamuan tamu (Wakil ketua DPRD) untuk bulan Januari 2025 Rp196.500.000,-

8.Belanja makanan dan minuman Jamuan tamu (Wakil ketua DPRD) untuk bukan Pebruari 2025 Rp196.500.000,-

9.Belanja makanan dan minuman Jamuan tamu Rp7.174.200.000,-

10.Belanja makanan dan minuman  jamuan tamu (Ketua DPRD) Bulan Januari 2025 Rp198.000.000,-

11.Belanja makanan dan minuman Jamuan tamu (Ketua DPRD) untuk bulan Pebruari 2025 Rp198.000.000,-

12. Belanja makanan dan minuman Aktivitas lapangan Rp 2.870.400.000.- 

Menurut Frans, berdasarkan data dokumen yang dirangkum tim DPP-SPKN maka patut diduga pada kegiatan tersebut terjadi korupsi. 

"Ini bukan sekedar kejahatan biasa tetapi kejahatan tersistim yang dibungkus melalui kegiatan makanan dan minuman pada Sekretariat DPRD Riau. Bisa disebut item kegiatan tersebut hanya 'Modus', ujar nya.

Disisi lain kata Sekjen DPP SPKN, Gubernur Riau pusing tujuh keliling akibat aefisit, sementara DPRD Riau menikmati anggaran makan minum yang enak dengan anggaran mencapai Rp40 miliar dalam DPA Pada Tahun 2025.

"Katanya efesiensi anggaran di saat gentingnya keuangan Riau namun faktanya dalam kegiatan DPRD Riau ada kegiatan makan minum enak," sindirnya.

Anggaran  makan minum dalam DPA  sampai Rp40 miliar pada tahun 2025 sebenarnya kegiatan makan minum di DPRD Riau ini makan apa dan minum apa hingga mencapai Rp40 miliar, belum lagi nanti dari APBD-P tahun 2025 pasti nambah lagi, ucapnya.

Dikatakan Frans lagi, Gubernur Abdul Wahid pernah menyampaikan dalam rapat resmi, dirinya sampai bingung tujuh keliling, akibat defisit Rp3,7 triliun anggaran,  duitnya dari mana. Bahkan di nol kan pun kegiatan tidak akan bisa bayar, sebut Gubernur Riau. Namun  fakta di lapangan kegiatan perjalan dinas, makan minum DPRD Riau kok ratusan miliar, jalan-jalannya entah kemana dan apa hasilnya? Ditambah lagi anggaran makan minum lnya, ucap Frans Sibarani

Kami menyakini dalam anggaran makan minum Rp40 miliar di dalam DPA diduga telah terjadi korupsi yang dibungkus dengan jamuan tamu dan kegiatan lapangan, tegas Frans.

"Kesimpulan kami anggaran perjalanan dinas yang sudah kami sorot sebelumnya dan makan minum adalah anggaran ATM politik termasuk praktik koruptif terselubung yang dibungkus dengan rapi," terang nya.

Sekjen DPP-SPKN, Frans Sibarani  meminta Polda Riau melalui Ditreskrimsus Polda Riau agar mengambil langkah tegas atas laporan ini. Kwitansi-kwitansi kegiatan perjalanan dinas dan  makan minum di croscek jangan sampai ada kwitansi fiktif .

Dan berharap agar laporan ini mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum demi mencegah terulangnya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. 

Lagi kata Frans, adapun laporan yang sudah kami sampaikan ke-Polda Riau adalah bentuk dari kontrol sosial, agar perilaku korupsi tidak berkelanjutan. Karena kami tahu bahwa tahun anggaran 2025 masih berjalan. 

Artinya anggaran makan minum tahun 2025 dalam DPA masih permulaan dan belum valid karena masih dalam berjalan. Namun kami akan tetap kawal hingga kegiatan ini selesai, tandas Frans Sibarani.***

 Editor : Rimba Arung